PADANG (SumbarFokus)
Akademisi Universitas Andalas Khairul Fahmi menilai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) paling tepat tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian tersendiri.
Dia menyebut, pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berpotensi menimbulkan inefektivitas dalam penegakan hukum.
Pandangan tersebut disampaikan Khairul Fahmi saat audiensi bersama personel Subdit Politik Direktorat Intelkam Polda Sumbar.
Dia menjelaskan bahwa pengaturan Polri dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta desain ketatanegaraan Indonesia memang menempatkan institusi kepolisian langsung di bawah Presiden.
“Dalam pemahaman saya terkait pengaturan Polri dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta desain ketatanegaraan Indonesia, posisi Polri di bawah Presiden jauh lebih tepat,” ujarnya.
Menurut dia, penempatan langsung di bawah Presiden membuat jalur komando lebih singkat sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan efektif, terutama dalam konteks penegakan hukum.
Dia menyebut bahwa Presiden dapat memberikan arahan dan instruksi secara langsung tanpa melalui rantai birokrasi yang panjang.
“Ketika Presiden memerlukan instruksi khusus kepada Polri dalam konteks penegakan hukum, jalur komando menjadi lebih singkat dan efektif,” katanya.
Sebaliknya, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, rentang kendali akan lebih panjang dan berpotensi memperlambat koordinasi.
Khairul Fahmi juga membandingkan posisi Polri dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Dia menjelaskan bahwa kejaksaan sebagai lembaga penuntutan juga merupakan perpanjangan tangan Presiden dalam sistem peradilan pidana.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
