“Aspirasi pemangku kepentingan Pilkada Serentak di Provinsi Kaltara adalah di waktu singkat ini sangat mengharapkan DPD RI dapat memfasilitasi koordinasi yang rutin, efektif dan efesien antara Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan KPU dengan Pemerintah Daerah,” ujar Fernando.
Fernando Sinaga menuturkan isu strategis yang kedua terkait persiapan Pemilu 2024, yaitu evaluasi proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berjalan menggunakan Aplikasi e-Coklit.
“Proses menggunakan aplikasi ini menurut para warga tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur jaringan internet yang belum memadai di Kalimantan Utara. Hal ini sepertinya mengulangai kesalahan yang sama saat Pilkada serentak di Kaltara tahun 2020 lalu”, ungkapnya.
Berdasarkan aspirasi yang dihimpun, Fernando Sinaga mendesak segera dilakukan pembangunan infrastruktur jaringan internet ke semua wilayah di Kalimantan Utara yang dapat menunjang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Utara.
“Kami heran, pemerintah pusat sebenarnya mempunyai semua kesiapan dan dukungan untuk membangun jaringan infrastruktur internet di Kaltara, tetapi mengapa sampai saat ini akses internet masih sulit dinikmati warga Kaltara terutama di wilayah terluar dan perbatasan negara,” keluh Fernando.
Anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini menambahkan, isu strategis ketiga adalah soal pelaksanaan reformasi birokrasi di Kaltara.
Perlu diketahui, Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), reformasi birokrasi di Pemprov Kalimantan Utara pada tahun 2021 dan 2022 berturut-turut mendapatkan nilai 65,97 dengan Predikat B.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
