“Kami di DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kaltara tentu saja mengapresiasi pencapaian reformasi birokrasi di Pemprov Kaltara. Dalam aspirasi yang kami himpun, kami menyatakan bahwa pencapaian prestasi tersebut diperoleh karena kuatnya komitmen dan kemauan politik dari pimpinan tertinggi yaitu kepala daerah, pejabat eselon 1 dan 2 untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintan yang lebih baik,” ungkap Fernando.
Namun demikian, Fernando Sinaga melanjutkan, banyak warga masyarakat yang ditemui selama masa reses menyatakan agar Pemprov Kaltara dan semua Pemkot serta Pemkab se-Kaltara melakukan evaluasi terhadap road map atau peta jalan reformasi birokrasi 2022-2024 di Kaltara terutama yang terkait langsung dengan pelayanan publik.
“Saya menilai masyarakat masih belum puas terhadap pelayanan publik di Kaltara yang mencakup lim bidang, yakni pertanahan, investasi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Penekanan masyarakat adalah pada kolaborasi diantara Pemprov Kaltara dengan Pemkab dan Pemkot dalam memberikan pelayanan publik di 5 bidang tersebut yang belum berjalan dengan baik,” tutupnya. (000/DPD)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
