Ketua DPRD Selayar Mappatunru menambahkan, pihaknya sependapat bahwa pemekaran adalah sebuah keniscayaan yang harus didukung. Menurutnya, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sudah sepakat dan saling mendukung untuk memastikan proses ini berjalan lancar.
“Kajian akademis awal dari akademisi yang dilakukan juga sudah menunjukkan bahwa pemekaran layak secara geografis, fiskal, dan administratif,” ungkap dia.
Tokoh masyarakat dari Pulau Pasilambena, M. Syukri yang juga anggota DPRD dari Dapil Pasimarannu dan Pasilambena, salah satu pulau terjauh yang memerlukan perhatian lebih, menyampaikan harapannya.
“Saat ini, untuk tiba ke pulau induk memakan waktu 31 jam dengan kapal. Ini sangat berat untuk kebutuhan sehari-hari, terutama layanan kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih. Pemekaran adalah harapan agar layanan ini bisa lebih dekat dan cepat dirasakan oleh masyarakat di pulau-pulau terluar seperti kami,” tuturnya.
Kajian akademis dan administratif terkait pemekaran telah dilakukan secara mendalam, mencakup aspek administrasi geografis termasuk sumber daya alam dan jumlah penduduk, kemampuan fiskal kabupaten induk dalam membiayai daerah pemekaran, penyediaan dana pilkada, dana hibah dan sponsor, serta pendanaan dari kementerian keuangan.
Dukungan moratorium pemekaran juga telah diatur agar proses berjalan sistematis. Proses pemekaran telah mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD, Bupati, anggota DPRD dari dapil kepulauan Andi Idris, Syukri, Onder Hidayat, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
