PADANG (SumbarFokus)
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa proses pemulihan dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat berpacu dengan waktu dan siklus cuaca. Karena itu, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) ditargetkan rampung dan difinalisasi pada 8 Januari 2026 agar segera dapat diimplementasikan di seluruh wilayah terdampak.
Muhidi menyampaikan, percepatan penyusunan R3P menjadi kunci agar pekerjaan fisik pascabencana dapat dimulai pada waktu yang tepat, sebelum intensitas hujan kembali meningkat.
“Akurasi data menjadi krusial karena pelaksanaan perbaikan fisik sarana publik, termasuk sekolah, akan disesuaikan dengan prakiraan cuaca dari BMKG guna menghindari kendala teknis saat pengerjaan di lapangan,” ujar Muhidi, Rabu (7/1/2026).
Muhidi juga meminta warga terdampak bencana yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan agar proaktif melapor kepada petugas di lapangan, sehingga data kebutuhan dapat dihimpun secara menyeluruh dan akurat.
Berdasarkan data BMKG, intensitas hujan pada Januari hingga Februari diperkirakan relatif lebih ringan. Kondisi ini dinilai menjadi momentum strategis untuk memulai pengerjaan fisik sebelum curah hujan kembali meningkat pada Maret dan April.
Lebih lanjut, Muhidi menjelaskan bahwa pelaksanaan R3P akan terintegrasi dari tingkat pemerintah kabupaten dan kota hingga pemerintah pusat, termasuk pemetaan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD maupun bantuan donatur pihak ketiga.
DPRD Sumbar bersama Forkopimda, kata Muhidi, berkomitmen mengawal seluruh tahapan pemulihan agar berjalan efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
