Ucapan seperti “_Aden kalau lah pakai baju ko, dak katakuik jo sia saja”_ bukan hanya persoalan mulut. Ekstremnya, pernyataan tersebut menunjukkan tanda bahwa aparatur merasa memiliki kuasa di atas hukum.
Menurutnya, pembenahan kultur komunikasi menjadi kunci.
“Seragam tidak membuat seseorang punya wibawa. Etika, integritas, dan bahasa yang menghormati warga lah yang membuat institusi dihargai,” ujarnya.
Dia menegaskan, jika bahasa aparat saja sudah premanistik, maka tindakan aparat tidak akan jauh berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini bukan lagi masalah individu, ini masalah sistem. Dan sistem hanya bisa dibetulkan oleh kepala daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, beranjak dari kejadian ini, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir menegaskan bahwa Wali Kota Padang perlu menjadikan kasus ini sebagai alarm peringatan.
Menurut dia, evaluasi bukan hanya perlu, tetapi mendesak.
“Wali kota harus menjawab pertanyaan paling penting: apakah pantas aparatur yang diangkat melalui SK Wali Kota berbicara seperti itu kepada warga yang membayar mereka melalui pajak daerah?” ujarnya.
Almudazir juga melihat adanya kegagalan pembinaan di tubuh Satpol PP Padang. Menurutnya, tindakan dubalang yang bernuansa arogan muncul bukan hanya karena individu dubalang yang bermasalah, tetapi karena instansinya.
Sementara itu, seorang pengelola perusahaan pers di Padang, Daniel, menilai tindakan para dubalang menunjukkan gejala premanisme yang justru terserap ke dalam institusi resmi.
Ketua PJKIP Padang Yuliadi Chandra secara khusus menyoroti dua kasus dubalang yang bertindak di luar kewenangan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
