Dia mengajak seluruh elemen Pemkab Dharmasraya untuk jujur melihat persoalan dan bersama mencari solusi. Tak berhenti pada wacana, ia langsung membuat gebrakan. Salah satunya menunda pengadaan mobil dinas baru. Dia memilih menggunakan kendaraan dinas lama, juga untuk wakil bupati dan unsur pimpinan DPRD.
“Di masa sulit, pemerintah harus memberi contoh,” sebut dia.
Annisa juga menerbitkan edaran yang melarang ASN meminta atau menerima gratifikasi, termasuk dalam bentuk THR. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya tak akan mentolerir praktik yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menyadari bahwa APBD saja tak cukup untuk membiayai pembangunan daerah, Annisa bergerak cepat ke Jakarta. Dalam waktu singkat, ia menemui Wakil Menteri PUPR, menyampaikan proposal pembangunan jalan nasional, irigasi teknis, dan program air bersih. Ia tak datang membawa wacana, tapi membawa data dan perencanaan detail.
Dia juga mendatangi PLN, memperjuangkan agar listrik segera masuk ke Jorong Jao, Nagari Panyubarangan, yang sejak Indonesia merdeka belum pernah merasakan terangnya bohlam.
Sementara, di hadapan petinggi Telkomsel, dia mendesak pembangunan BTS di delapan nagari yang masih mengalami blank spot sinyal.
“Di era digital, keterisolasian bukan lagi pilihan,” katanya.
Untuk memperkuat akses ke pusat, ia juga bersinergi dengan tokoh nasional asal Sumbar, seperti anggota DPR RI Andre Rosiade dan Alex Indra Lukman. Baginya, kolaborasi adalah kunci percepatan pembangunan, bukan soal afiliasi politik.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
