“Jika pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mentawai berada di peringkat terbawah dalam penilaian KIP, Bawaslu Mentawai justru mampu bangkit dari posisi tidak informatif menjadi cukup informatif pada tahun 2024. Ini pencapaian yang patut diapresiasi,” ungkap Musfi.
Musfi menambahkan, Bawaslu Mentawai berpotensi menjadi ikon keterbukaan informasi publik di daerah tersebut. Ia juga menekankan pentingnya transparansi, inovasi, dan konsistensi dalam pelayanan informasi agar Bawaslu dapat menjadi contoh bagi badan publik lain di Mentawai maupun di Sumatera Barat.
“Informasi publik bukan hanya soal pemberitaan, tetapi menyangkut kebijakan dan keuangan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jika seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Sumbar mampu meraih predikat informatif, ini akan menjadi sejarah penting yang bisa diekspos di tingkat nasional,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumatera Barat bersama Komisi Informasi berharap adanya penguatan kapasitas dan inovasi dalam pelayanan informasi publik, khususnya di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga keterbukaan informasi dapat terwujud secara maksimal di seluruh Sumatera Barat. (000)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
