JAKARTA (SumbarFokus)
Menanggapi pemberitaan mengenai beban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang berpotensi memengaruhi kinerja PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan perlunya langkah hati-hati agar keberlanjutan pelayanan publik tidak terganggu.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT KAI di Gedung DPD RI, Jakarta, baru-baru ini.
Dalam rapat tersebut, disarankan agar beban utang yang cukup besar itu dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak mengorbankan kualitas layanan transportasi kereta api yang sehari-hari digunakan masyarakat.
“Kami khawatir masalah utang tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan PT KAI,” tegas Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu.
Kritik juga disampaikan oleh Senator Jawa Tengah, Abdul Kholik. Dia menyayangkan biaya operasional yang sangat tinggi untuk Whoosh, yang menurutnya, bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk mendukung penghidupan kembali kereta di daerah.
“Sangat menyayangkan soal pembiayaan kereta Whoosh yang membengkak, tapi tidak membuat keretanya sangat diminati. Sayang sekali. Dan sebenarnya malah lebih bagus bila biayanya dimanfaatkan untuk mendukung penghidupan kembali kereta di daerah,” ujar Abdul Kholik.
Dari sisi layanan pelanggan, yang menjadi sorotan adalah aspek fasilitas peribadatan di dalam transportasi publik, khususnya musala di gerbong kereta yang terlalu kecil. Ini disampaikan oleh Senator asal D.I. Yogyakarta, Hilmy Muhammad.
“Mestinya bisa diperluas lagi. Kami tidak menuntut musala di dalam kereta dibuat sebesar ruang restorasi, tetapi penting agar ukurannya diperluas dan diperlebar, supaya jemaah bisa lebih leluasa melaksanakan shalat, baik sendiri maupun berjamaah,” ujar Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
