Beban Utang hingga Musala Sempit di Kereta, PT KAI Disentil DPD RI

Menanggapi pemberitaan mengenai beban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang berpotensi memengaruhi kinerja PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan perlunya langkah hati-hati agar keberlanjutan pelayanan publik tidak terganggu. (Foto: DPD RI/SumbarFokus.com)

Diketahui, saat dalam perjalanan menggunakan kereta api, ada kemungkinan terjadi pergeseran arah kiblat akibat pergerakan rute kereta api. Jika musala terlalu kecil, yang memanjang hanya cukup untuk satu dua orang, tentu akan menyulitkan penyesuaian arah kiblat saat kereta berada dalam posisi yang tidak pas dengan arah kiblat yang “dirancang” dalam ruangan musala.

“Transportasi publik seperti kereta api harus ramah terhadap kebutuhan spiritual masyarakat. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bagian dari penghormatan pada hak beribadah warga negara.,” tukas Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut.

Bacaan Lainnya

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Direktur Utama PT KAI Dody Budiawan berjanji akan melakukan perbaikan yang diperlukan.

“Kami Sampaikan tadi bahwa untuk kenyamanan penumpang, kami masih akan terus berinovasi. Fasilitas beribadah ini termasuk di dalamnya. Kemudian terkait banyak usulan jalur baru yang disampaikan dan semuanya sudah dicatat dengan baik. Nanti semuanya akan dibawa ke diskusi dengan Direktur Jenderal Kereta Api (DJKA) sebagai pihak yang berwenang. Harapannya usulan ini bisa direalisasikan karena dampak positifnya memang luar biasa besar. Jadi kita akan terus kawal supaya semua ini bisa berjalan sesuai harapan,” jelasnya. (000/003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait