Hasil dari pembahasan Pansus yang merupakan masing-masing komisi di DPRD Kota Padang, jelas Muharlion lagi, akan menjadi masukan fraksi untuk melakukan pendalam.
“Bisa jadi rekomendasi itu nanti ada masukan fraksi untuk pendalaman. Bisa jadi rekomendasinya pemotongan anggaran karena OPD tidak mencapai target, kalau kinerjanya bagus bisa jadi rekomendasikan penambahan anggaran di OPD itu. Jadi semuanya tergantung pada rekomendasi yang diberikan,” pungkas Ketua DPD PKS Kota Padang ini.
Sementara, Ketua Pansus atau Komisi II Rachmad Wijaya mengaku memberikan beberapa catatan terkait pembahasan dengan OPD yang menjadi mitra Komisi II DPRD Kota Padang. Catatan itu diberikan kepada Dinas Perdagangan, Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dan Perpakiran.
“Kalau Dinas Perdagangan terkait kinerja dalam pengelolaan Pasar Raya Padang. Masih ada kebocoran-kebocorannya yang harus dikurangi terkait retribusi. Bisa dikatakan kebocoran atau bisa juga kerena belum maksimal terkait potensi yang ada,” katanya.
Rachmad Wijaya mengaku baru saja melakukan sidak ke Pasar Raya melihat kondisi riil di lapangan, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Perdagangan.
Sedangkan pada Perumda PSM, kata Rachmad Wijaya, manajemen perusahaan plat merah milik Pemko Padang tersebut belum maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Belum sesuai harapan, jadi kami meminta kepada Pemko agar serius dalam mengurus PSM. Kami minta ketegasan dari Pemko, serius atau tidak urus PSM. Kami sedang berkirim surat ke Pemko,” urainya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
