Manager Pengamanan PT KAI Divre II Sumbar Jeffry Indrajaya saat melakukan jumpa pers di Padang, Rabu (19/6/2019). (Foto: Wahyu)


Hukum

Enam Bulan Terakhir, KAI Divre II Sumbar Alami 14 Kasus Pelemparan

PADANG (SumbarFokus)
 
Selama rentang Februari-Juni tahun 2019, PT KAI Divre II Sumatera Barat (Sumbar) mencatat alami 14 kasus pelemparan kaca dan gerbong di sepanjang jalur perlintasan. Mayoritas pelakunya anak-anak di bawah umur 16 tahun.
 
"Semua kasus sudah ditangani, tapi tidak ada yang bisa dijadikan tersangka hukum, karena rata-rata pelakunya di bawah umur," ungkap Manager Pengamanan KAI Divre II Sumbar AKBP Jeffry Indrajaya saat ditemui di ruangannya, Rabu (19/6/2019).
 
Dari 14 kasus itu, delapan kali terjadi di bulan Mei. Maka untuk memberikan efek jera, setiap pelaku diharuskan membayar ganti rugi sesuai kerusakan. Besaran ganti rugi yang harus dibayar bervariasi, mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah, berdasarkan harga sarana yang dirusak.
 
"Ganti rugi itu sebagai bentuk efek jera. Pernah di Pariaman, KA Sibinuang dilempar oleh anak polisi, ganti ruginya Rp1 juta," ujarnya.
 
Selain itu, untuk menimalisir kasus pelemparan ini, pihaknya melakukan sosialisasi dengan memanggil orang tua pelaku. Tujuannya untuk memberikan pengayaan, pendidikan, atau informasi terkait pencegahan pelemparan KAI ini.
 
Kemudian, pihak KAI juga melakukan koordinasi dengan Polsek dan Koramil setempat dan melakukan sosialiasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah. Upaya ini untuk pencegahan melakukan perbuatan merusak fasilitas umum, yang bisa merugikan masyarakat khusus penumpang KAI tersebut.
 
"Kita memang kekurangan personel. Cuma ada 16 Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), yang masing-masing dua orang pengawalan di setiap stasiun," papar Jeffry.
 
Disebutkan, kasus pelemparan KAI ini sering terjadi mulai perjalanan dari Stasiun Tabing- Stasiun Duku, dan perlintasan Stasiun Duku- Stasiun Lubuk Alung. Dalam menangani hal ini, dikerahkan dua regu patroli khusus perlintasan Padang-Duku, termasuk penjagaan palang pintu kawasan perumahan.
"Sanksinya kasus seperti ini, sesuai Pasal 180 UU Nomor 23 Tahun 2007, yang merusak dan merugikan prasarana perkeretapian, dipenjara bisa paling lama tiga tahun penjara," jelasnya. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *