Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didamping Kakanwil BPN Sumbar Sudaryanto dan Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah BPN Sumbar, Ilhamsyah saat memukul tabuh saat membuka Rakor GTRA Sumbar, Kamis (2/5/2019) di Padang. (Foto: Wahyu)


Ekonomi

Puluhan Ribu Hektar Kawasan Hutan Sumbar akan Dilepaskan untuk Masyarakat

PADANG (SumbarFokus)

Pemerintah akan melepaskan seluas 38 ribu hektar lebih kawasan hutan di Sumatera Barat (Sumbar) untuk dimanfaatkan masyarakat. Tujuannya, agar hutan tersebut bisa digunakan masyarakat setempat lebih produktif.

“Selama ini kawasan hutan itu, sudah digunakan juga oleh masyarakat, seperti ladang dan sawah, termasuk pemukiman,” kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Sudaryanto saat Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sumbar di Padang, Kamis (2/5/2019).

Dalam penuturannya, saat ini semua hutan itu telah diinventarisir dan siap dilepaskan ke masyarakat. Tanah tersebut tersebar di delapan kabupaten dan kota, yakni Pasaman Barat, Pasaman, Limapuluh Kota, Sijunjung, dan Sawahlunto.


Ia menyebutkan, tim GTRA telah menginventarisir tanah kawasan hutan di Sumbar. Jadi, tanah-tanah yang terlantar dan kawasan hutan yang tidak produktif, dialihkan untuk diberikan legalisasi pada masyarakat dalam bentuk sertifikasi.

“Kata Pak Gubernur, 56 persen Sumbar ini hutan. Jadi, setelah diinventarisir, masyarakat memperoleh legalisasi hak milik atas pelepasan hutan tersebut,” lanjut Sudaryanto.

Dalam tim GTRA yang diketuai langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini, anggotanya berisikan sejumlah lembaga terkait dan berwenang untuk melaksanakan investarisasi tanah wilayah Sumbar.

Bahkan, tahun ini sudah ada tanah yang akan dilepaskan dan akan dibagikan kepada masyarakat. Dengan harapan, tanah perhutanan yang dialihkan itu bisa dimanfaatkan dan mensejahterakan masyarakat.

Sebelumnya, Irwan Prayitno meminta agar tim GTRA bisa bekerja solid. Caranya, selalu melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing tanpa mengedepankan ego sektoral.

"Saya harap selalu ada koordinasi, agar tim ini bisa melakukan iventarisir tanah berjalan lancar. Jadi melalui rakor ini bisa memfasilitasi, sebab bekerja untuk masyarakat, selalu ada rintangan,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah BPN Sumbar Ilhamsyah mengatakan, ada tiga tanah objek reforma agraria di wilayah Sumbar.

Pertama tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, sekitar 16 ribu hektar lebih yang sudah dibagikan. Kedua, objek kawasan hutan produktif konversi (HPK) yang tidak produktif, sebanyak 30 ribu lebih pada 12 kabupaten/kota di Sumbar.

Ketiga, berdasarkan tata batas kawasan hutan, sebanyak 38.868 hektar yang sudah dilepaskan untuk dibagikan bagi masyarakat. objek yang tersebar pada 10 kabupaten/kota di Sumbar.

"Melalui rakor ini, kita ingin menyamakan ersepsi terkait reforma agraria, penataan akases tanah yang ada di Sumbar. Tanah terlantar, kawasan hutan, dan bekas HGU," terangnya.

Ia melanjutkan, selain kawasan hutan, tim GTRA juga membagikan seluas 1.500 lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yakni di Solok Selatan. Pasalnya, lahan atas nama PT Golden Art tersebut, terindikasi menjadi tanah terlantar.

“HGU itu dikeluarkan dari status tanah terlantar. Nanti dibagikan menjadi milik masyarakat, yakni penerimanya petani,” ujar Ilhamsyah. (005)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *