Sekda Agam Martias Wanto (paling kiri) menghadiri Rakor Penggunaan Dana Desa/Nagari dalam Rangka “Jaga Nagari”, Rabu (12/6/2019) di aula Kantor Bupati Agam. (Foto: Anizur).


Ekonomi

Sekda Agam: Pengelolaan Dana Desa, Koordinasikan dengan Penegak Hukum

AGAM (SumbarFokus)
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Martias Wanto Dt. Maruhun, mewakili Bupati Agam, memimpin Rapat Koordinasi bersama para wali nagari dan Kepolisian Resor (Polres) setempat mengenai penggunaan dana desa/nagari dalam rangka Jaga Nagari di aula Kantor Bupati Agam, Rabu (12/6/2019).

Dalam kesempatan Rakor ini, Sekda mendorong para wali nagari untuk senantiasa melakukan koordinasi dengan penegak hukum terkait pengelolaan dana desa.

“Kalau ada datang penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian, jangan takut. Inilah yang terjadi saat ini. Ketika penegak hukum datang, pikiran selalu negatif dan cemas. Saudara tidak perlu cemas. Mereka datang bukan karena ada masalah tapi terkadang untuk memonitor dana yang telah digunakan,” ujar sekda.

Sekarang ini, lanjut Sekda, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa cukup besar dengan tujuan percepatan pembangunan. Dari akumulasi dana desa di Kabupaten Agam mengalami peningkatan di setiap tahunnya. 


"Terhitung tahun 2015 hingga 2019 memperoleh dana desa sebesar Rp289 miliar lebih, ditambah dengan dana desa yang dialokasikan oleh Pemkab Agam sejak 2015 sebesar Rp357 miliar lebih," jelasnya. 

Alokasi dana tersebut, menurut sekda pemanfaatannya lebih cenderung untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan fisik nagari. Kedepannya, diharapkannya hendaknya diupayakan untuk pemberdayaan ekonomi nagari.

Martias Wanto Sebagai upaya peningkatan kapasitas  SDM, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari juga sudah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh aparatur nagari.

Untuk itu, Martias Wanto mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat dalam membangun nagari, mengingat besarnya dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat.

"Asalkan pengelolaan dana desa jauh dari unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain serta sesuai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maka aparatur nagari jangan takut, yang penting jelas peruntukkannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar sekda.

Ditegaskan, peran kunci dalam menjaga keuangan nagari adalah wali nagarinya. Camat dan lembaga nagari/kecamatan lainnya bersifat membantu dan tidak memutuskan kebijakan. 

Hadir dalam acara tersebut dari Polres Agam dan Polres Bukittinggi serta Inspektorat Kabupaten Agam. (007)

Editor :  -

COPYRIGHT © SUMBARFOKUS 2018




      agam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *