Menurutnya, jika beberapa persoalan ada saat ini tidak diselesaikan, maka fiskal Kabupaten Dharmasraya selamanya tidak akan membaik. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus segera diambil agar kondisi keuangan daerah semakin sehat dan mandiri.
Dikatakan, sejak efektif masuk kantor sekitar tiga pekan yang lalu, dia menjadikan sektor fiskal sebagai fokus utama. Dia menilai bahwa tanpa perbaikan dalam sektor ini, pembangunan daerah akan mengalami stagnasi dan ketergantungan terhadap dana pusat akan semakin tinggi.
Dikatakan pula bahwa persoalan mendasar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya adalah terlalu tingginya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer pusat.
Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan kemandirian fiskal daerah. Dia mencermati bahwa jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka rasio ketergantungan APBD terhadap transfer pusat hampir mencapai 85 persen.
Selain itu, Annisa juga menyoroti tingginya perbandingan antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan. Dikatakan bahwa tren belanja pegawai terus meningkat sejak tahun 2022, yang awalnya sekitar 35 persen, kemudian naik menjadi sekitar 40 persen pada tahun ini.
Diperkirakan pada tahun depan, angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 45 persen. Kondisi ini, menurutnya, dapat menghambat alokasi anggaran untuk pembangunan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Rasio belanja pembangunan kita masih jauh dari kata sehat. Kita masih perlu tekan belanja pegawai agar rasionya dapat turun hingga 30 persen saja,”lanjutnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
