Selain itu, Annisa juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak kurang dari Rp3,7 triliun. Dia menegaskan bahwa biaya untuk perawatan aset justru lebih besar dibandingkan PAD yang dihasilkan dari aset tersebut.
Sebagai contoh, disebutkan, alat-alat di Dinas PUPR yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi namun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Dia juga menyebut sport center di Koto Padang yang juga tidak mampu menghasilkan pendapatan, padahal perawatan lumayan besar.
Menurutnya, sebenarnya ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mampu menghasilkan PAD lebih baik, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menurutnya, sumber pendapatan RSUD sudah jelas, yakni klaim BPJS, namun pada kenyataannya, biaya operasional justru lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh.
“Dimana-mana rumah sakit tidak ada yang rugi. Di tempat kita apa yang terjadi?” tanyanya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa awalnya cukup lega dengan defisit anggaran Pemkab Dharmasraya yang setelah dilaksanakan efisiensi hanya Rp40 miliar saja. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, angka tersebut justru naik menjadi Rp70 miliar.
Bahkan, jika ditambah dengan tunggakan BPJS, defisit membengkak hingga mencapai Rp96,3 miliar. Kondisi ini, menurut Annisa, menunjukkan perlunya langkah cepat dalam melakukan reformasi fiskal guna menghindari dampak yang lebih besar terhadap stabilitas keuangan daerah.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
