DHARMASRAYA (SumbarFokus)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dharmasraya Tahun 2026 menghadapi tantangan berat setelah Pemerintah Pusat melakukan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar 20 hingga 25 persen. Pemangkasan tersebut membuat ruang fiskal menyempit drastis sehingga hanya tersisa sekitar 2,2 persen dari total APBD untuk pembangunan produktif.
Kondisi itu mendorong pemerintah daerah menyesuaikan orientasi anggaran. Belanja pegawai yang tampak lebih dari 50 persen bukan disebabkan pembengkakan beban ASN, tetapi karena turunnya pendapatan sehingga porsi belanja wajib terlihat dominan. Secara nominal, belanja pegawai tidak meningkat dibanding 2025.
Dalam rapat paripurna jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD, Jumat (21/11/2025), Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa kebijakan anggaran 2026 mengikuti prinsip money follows program. Setiap rupiah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sesuai arah RPJMN 2025–2029, terutama penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bupati menyampaikan bahwa pengetatan anggaran dilakukan secara serius, terutama pada perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Melalui Surat Edaran Bupati, perjalanan dinas dipangkas hingga 25 persen, sedangkan kegiatan seremonial dan rutinitas nonproduktif dipotong 50 persen. Anggarannya diarahkan kepada program yang memberi dampak langsung.
Untuk memastikan pembangunan lebih terarah, pemerintah menerapkan sistem scoring dalam menyeleksi usulan Musrenbang senilai Rp2 triliun. Usulan akan dinilai berdasarkan dampak terhadap ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
