Pemerintah mengakui ruang pembangunan yang hanya 2,2 persen dari total APBD menjadi tantangan besar. Namun, komitmen untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas tetap dijaga melalui pengurangan belanja tidak produktif dan penguatan belanja modal untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Bupati, langkah tersebut mungkin tidak menyenangkan sebagian pihak, tetapi merupakan keputusan mendesak agar anggaran tidak terserap untuk rutinitas. Pemerintah, katanya, harus tegas memastikan APBD menjadi instrumen pembangunan nyata.
Pada sektor pendidikan, pemerintah memperkuat alokasi meskipun fiskal tertekan. Dharmasraya menjadi salah satu dari 105 lokasi nasional pembangunan Sekolah Rakyat, diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu dengan sistem asrama dan layanan gizi yang ditanggung negara.
Selain program pendidikan gratis, pemerintah menyiapkan Beasiswa Dharmasraya Juara berbasis STEM untuk memperkuat daya saing generasi muda di bidang sains, teknologi, matematika, dan rekayasa. Upaya ini sejalan dengan target peningkatan skor PISA nasional dan kebutuhan tenaga kerja berkompetensi global.
Akses pendidikan digital juga diperluas melalui penyediaan internet gratis di wilayah blankspot agar pemerataan kualitas belajar tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik. Pemerintah menegaskan bahwa transformasi pendidikan harus berbasis pemerataan akses belajar, baik di sekolah maupun melalui jaringan digital.
Di sektor ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dirancang untuk menanggulangi stunting, tetapi menjadi penggerak ekonomi lokal. Jika seluruh pasokan bahan pangan diserap dari petani, peternak, dan UMKM Dharmasraya, perputaran ekonomi dapat mencapai Rp31,6 miliar per bulan atau sekitar Rp380 miliar per tahun.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
