Untuk memperkuat produksi pangan lokal, pemerintah menjalankan program One Village One Product (OVOP) dengan fokus delapan komoditas strategis: ayam KUB, sapi, ikan, jagung, telur, beras, kambing, dan pakan. Program ini turut melibatkan pemuda desa untuk mengurangi pengangguran dan mendorong hilirisasi pertanian.
Bupati menjelaskan bahwa program OVOP berpotensi menahan hingga Rp600 miliar uang masyarakat Dharmasraya yang selama ini mengalir ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jika pasokan dipenuhi oleh petani dan UMKM lokal, kebocoran ekonomi dapat ditekan signifikan.
Untuk memastikan pembiayaan pembangunan tidak bergantung pada pemerintah pusat, pemerintah daerah menyiapkan strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak daerah, pembentukan BUMD sektoral, hilirisasi usaha pertanian seperti RMU dan pabrik pakan, serta pembukaan Samsat Nagari untuk memperluas basis wajib pajak.
Bupati menegaskan bahwa upaya tersebut adalah komitmen agar APBD Dharmasraya 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memperkuat pendidikan, menggerakkan ekonomi, dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Dia menambahkan bahwa belanja pegawai merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditunda karena berhubungan dengan hak guru, tenaga kesehatan, dan aparat layanan publik. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengurangi atau menunda pembayaran tersebut. Pemotongan TKD membuat ruang pembangunan menyempit, bukan karena belanja pegawai dinaikkan, tetapi karena pendapatan daerah menurun. (019)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
