“Sesuai hasil indeks SPI 2023 wilayah Sumbar (titik rawan OPD) paling banyak itu terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja, dan ini hampir di semua kabupaten/kota di Sumbar. Kami berharap ini menjadi perhatian serius bagi kepala daerah di Sumbar. Sementara itu, kalau dilihat dari data penanganan korupsi yang paling tinggi, masih pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa,” ucapnya lagi.
Dalam acara tersebut, turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Inspektur Wilayah Sumbar Kemendagri, Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi, Kab/Kota se-Sumbar, Inspektur Provinsi, Kab/ Kota se-Sumbar, dan Perwakilan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) se-Sumbar. (000/adpsb/nov)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
