Menjawab hal tersebut, Yulianto menyampaikan, bahwa meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, pihaknya tetap berupaya menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat.
“Langkah-langkah strategis telah kami tempuh, seperti koordinasi ke Gubernur, sinergi dengan DPRD Provinsi, dan pendekatan kepada kementerian terkait untuk penanganan BPJS serta kebutuhan pasca-bencana. Kami ingin tetap hadir dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, dia mengungkapkan sejumlah target program prioritas yang akan dicapai, di antaranya pelayanan kesehatan di daerah terpencil bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), optimalisasi lahan tidur seluas 500 hektar untuk budidaya padi, percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Dengan kondisi anggaran saat ini, kami akan mengoptimalkan penerimaan daerah, seperti pajak rumah makan, pajak kendaraan, dan pajak galian C, khususnya dari perusahaan perkebunan. Revitalisasi PJU dan balik nama kendaraan non-BA juga menjadi bagian dari strategi peningkatan PAD,” paparnya.
Sementara, Pj. Sekda Pasaman Barat Dodi San Ismail menambahkan, bahwa Pasaman Barat masih menghadapi defisit anggaran yang cukup besar, bahkan setelah dilakukan exit meeting bersama KPK.
“Pasaman Barat termasuk daerah dengan defisit terbesar pada periode 2018–2024. Namun kita tetap optimis, karena beberapa program strategis seperti pendidikan gratis dari SD hingga SMA sedang dijajaki dengan pemerintah pusat, dengan syarat data dan dokumen terpenuhi, termasuk program ketahanan pangan sebagai solusi di tengah efisiensi anggaran,” jelasnya. (018)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
