Sementara, Ketua Badan Pengurus Harian PUSAHI FH Unand Muhammad Shiddiq Putra, S.H., menyampaikan bahwa keberadaan PUSAHI tak hanya sebagai wadah akademik, tetapi juga sebagai jembatan antara penelitian hukum dan kebutuhan masyarakat pesisir di lapangan.
“Meskipun sempat vakum, sejak 2024 PUSAHI kembali aktif untuk memastikan keilmuan hukum berdampak nyata, mulai dari penguatan kapasitas masyarakat hingga advokasi kebijakan berbasis hukum laut, kawasan Samudera Hindia, dan blue economy,” ujarnya.
Sejumlah bidang strategis yang difokuskan PUSAHI antara lain hukum laut internasional, studi Samudera Hindia, keamanan perairan, konservasi pesisir, perubahan iklim, serta hak-hak masyarakat pesisir. Kolaborasi dijalin dengan berbagai pihak, termasuk Kemenlu RI, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAKAMLA, Polairud, dan masyarakat pesisir di Sumatera Barat (Sumbar).
PUSAHI melengkapi peta pusat studi strategis FH Unand, terutama untuk isu ketahanan maritim dan pemberdayaan pesisir. Saat ini, PUSAHI juga tengah menyiapkan program unggulan yang disiapkan antara lain Beach Clean Day dan seminar seputar Samudera Hindia.
PUSAHI juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama BAKAMLA RI dan Polairud RI terkait yurisdiksi pidana di laut, serta kegiatan pengabdian masyarakat dosen, yaitu Zimtya Zora, M.Hum. bersama mahasiswa pada 2024 lalu.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
