PADANG (SumbarFokus)
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta jajaran terkait untuk segera memproses penerbitan sertifikat bagi sebagian kawasan hutan di Sumbar yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atau telah memiliki SK Biru. Sebab, dengan terbitnya sertifikat, pengelolaan kawasan hutan demi kepentingan masyarakat akan lebih leluasa dilakukan.
Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) dan Penyampaian Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA/SK Biru) Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur, Selasa (26/9/2023).
“Sebelumnya, Alhamdulillah, kita telah menerima penyerahan SK Biru atau TORA untuk Sumbar dari Bapak Presiden Joko Widodo pada 18 September 2023 lalu di Jakarta. Sebagian kawasan hutan yang telah kita peroleh SK Tora itu berada di delapan kabupaten/kota, dengan jumlah 3.896 persil yang terdiri dari 10.100,96 hektare,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Sebagaimana diketahui, sambung Gubernur, sebanyak 2,3 juta hektare lahan di Sumbar berada di kawasan hutan, dan data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa 81,97 persen nagari/desa di Sumbar berada di sekitar kawasan hutan. Artinya, sebagian besar masyarakat Sumbar hidup dan beraktivitas di kawasan perhutanan.
Penyerahan SK Biru untuk sebagian kawasan hutan di Sumbar, sambung Gubernur, mesti ditindaklanjuti dengan upaya pengalokasian anggaran untuk mengakomodasi kegiatan nonkehutanan. Sebab dengan demikian, kawasan hutan akan semakin terpelihara, serta semakin produktif untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
