Mahyeldi menilai, ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Karena itu, penerapan pembiayaan kreatif diperlukan sebagai cara memperluas kapasitas fiskal daerah tanpa menggantikan peran APBD.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pengawasan internal, serta pembaruan sistem dan prosedur agar birokrasi lebih efisien.
Sementara itu, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa pembiayaan kreatif merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.
“Selama ini pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung pada APBN dan APBD. Karena keterbatasan anggaran, kita harus mulai berpikir kreatif dan menggunakan skema di luar yang biasa, seperti KPBU, sekuritisasi aset, hingga sukuk daerah,” jelas Ferry.
Menurutnya, keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. “Tanpa komitmen pimpinan daerah, skema seperti ini tidak akan berjalan. Karena itu, kami dari pemerintah pusat siap memberikan pendampingan,” ujarnya.
Ferry menambahkan, beberapa daerah telah berhasil menerapkan pembiayaan kreatif, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta, sementara Sumatera Barat kini tengah memproses penerbitan sukuk daerah. Ia berharap forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pihak swasta dalam membiayai pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Yuli Sri Wilanti, Evi Junita (OJK), Didin Solahudin dan Setyo Nugroho (DJPK), Andre Pradana (PII), Erdian Dharma Putra (PT SMI), Griya Rufianne (World Bank), Ihsani Prawira dan Caroline (IFC), serta Ralista Harun (UNDP).
(000/adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
