“Sebagai Ketua DPD RI, saya beranggapan mendapatkan amanah untuk meluruskan bangsa ini. Yang pertama sejak amandemen 1999 sampai tahun 2002 di situ terjadi pembegalan UUD 1945 yang asli diubah 95 persen menjadi UUD 2002,” katanya.
Menurut LaNyallah, tidak pernah demokrasi liberal diajarkan di Indonesia, ataupun berdemokrasi individualisme.
“Tapi nyatanya, tahun 2002, arah perjalanan bangsa hanya dilakukan oleh partai politik bersama presiden,” sebut dia.
Menurut LaNyalla, hal seperti ini sangat tidak diinginkan oleh para pendiri bangsa. Sebab, saat UUD 1945 dibuat, di situ para pemuka agama, intelektual, dan tokoh-tokoh lainnya menyepakati memakai sistem sendiri. Sistem yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang super majemuk, yaitu sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila.
Karena sejak tahun 2002 Pancasila ditinggalkan, sebagai Ketua DPD LaNyalla berusaha mengembalikan UUD 1945 sesuai dengan naskah aslinya, untuk kemudian disempurnakan dengan teknik adendum.
“Kita menjiplak demokrasi liberal ala Barat, yang menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung, dan sejak saat itu terjadi polarisasi dan perpecahan di masyarakat,” ujarnya.
Dilanjutkan oleh LaNyalla, seandainya mengikuti rumusan bernegara yang disusun oleh para pendiri bangsa, pemilihan presiden itu di MPR. Di lembaga tertinggi itulah semua elemen rakyat terwakili sehingga demokrasinya berkecukupan.
“Di situ ada utusan golongan, ada utusan daerah dan ada utusan dari parpol,” katanya.
Dijelaskannya, sebelum amandemen 2002, MPR menjadi lembaga tertinggi negara yang terdiri dari anggota DPR kemudian utusan golongan, utusan daerah.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
