Di tahapan sengketa hasil PHPU, ditambahkan, ada potensi kerawanan berupa pengerahan massa, unjuk rasa anarkis, bentrok massa pendukung, intimidasi, sabotase, dan lainnya.
Terakhir, di tahapan pengesahan dan pelantikan Paslon, masih saja tetap ada potensi kerawanan, yaitu berupa penolakan hasil pengesahan, aksi anarkis massa pendukung, pergerakan massa, dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Dwi juga menyampaikan rekomendasi yang bisa diberikan oleh Polda Sumbar, demi Pilkada 2024 berjalan baik dan lancar. Rekomendasi pertama, agar seluruh masyarakat ikutnserta berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada 2024, melalui kanalisasi dan mitigasi risiko.
“Kemudian, rekomendasinya adalah agar tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama serta pendukung Paslon kepala daerah ikut mereduksi potensi konflik tahapan Pilkada 2024,” sebutnya.
Terakhir, rekomendasi dari Polda Sumbar adalah agar semua pihak mewaspadai provokasi, ujaran kebencian, politik identitas, polarisasi beragama, serta politik uang, yang dapat memicu terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
