Sinta Rosma Yenti menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk menjaga kualitas layanan publik.
“TKD sebesar Rp30,9 triliun untuk Sulawesi Selatan baru terealisasi 63 persen per 16 September 2025, tetapi realisasi DAK Fisik hanya 11 persen. Kami mendorong BPKP memperkuat pengawasan agar alokasi anggaran berdampak nyata pada masyarakat,” ujar Sinta Rosma Yenti.
Andi Muh Ihsan menambahkan, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar di pangan, logistik, perikanan, dan pariwisata.
“Namun konektivitas infrastruktur, kualitas layanan kesehatan primer, dan sarana pendidikan masih perlu penguatan. Efektivitas DAK dan DAU menentukan arah pembangunan Sulsel ke depan,” kata Andi Muh Ihsan.
Kunjungan ini bagian dari fungsi konstitusional pengawasan APBN. Hasil pengawasan dan temuan BPKP akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan DPD RI kepada DPR RI dan Pemerintah dalam penajaman kebijakan fiskal 2025/2026. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
