Data indikator makro sosial-ekonomi menunjukkan dinamika yang beragam. Di sektor pendidikan, Sumatera Utara mencatat tren positif dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dan menengah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami kenaikan, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan. Di bidang kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan tren meningkat, sementara Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terus menurun, mencerminkan efektivitas program kesehatan dasar. Namun, untuk sektor infrastruktur, persentase panjang jalan dalam kondisi mantap justru menurun, memperlihatkan adanya keterlambatan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jalan.
BPKP Sumut juga menyoroti sejumlah temuan teknis di lapangan. Beberapa proyek DAK Fisik ditemukan mengalami kekurangan volume pekerjaan, pembayaran untuk item di luar lingkup kontrak, dan adanya pekerjaan yang perlu perbaikan. Pengadaan ambulans dan puskesmas pembantu (pustu) di beberapa daerah belum dimanfaatkan karena proses serah terima pekerjaan dan pembersihan lokasi yang tertunda. Di sektor pendidikan, terdapat pengadaan peralatan yang belum dimanfaatkan serta penggunaan dana BOS yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Koordinator Tim Kunjungan, Muhammad Nuh, yang juga Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, menekankan pentingnya masukan dari BPKP dan pemerintah daerah. Dia menyoroti perlunya penguatan regulasi turunan, peningkatan kualitas pelaporan outcome oleh organisasi perangkat daerah (OPD), dan penegakan pemenuhan mandatory spending—yakni belanja infrastruktur minimal 40 persen dan belanja pegawai maksimal 30 persen.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
