PADANG (SumbarFokus)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali mengambil peran strategis dalam upaya penanganan dampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah. Melalui rapat paripurna, DPRD bersama Pemerintah Kota Padang membahas langkah-langkah penanganan dan arah kebijakan pemulihan pascabencana.
Rapat paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Kota Padang, Selasa (9/12/2025), dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang Muharlion. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan langkah antarlembaga dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penanganan pascabencana agar berjalan efektif dan tepat sasaran, mulai dari penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPRD yang sejak awal telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi masyarakat terdampak.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Padang telah memperpanjang status tanggap darurat hingga 15 Desember 2025 guna memastikan seluruh proses penanganan dapat berjalan optimal.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas sejumlah persoalan krusial, salah satunya terkait ketersediaan air bersih bagi warga terdampak banjir. Penurunan kapasitas produksi air bersih menjadi perhatian bersama, mengingat dampaknya terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
