PADANG (SumbarFokus)
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan sebagai dasar perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Secara kelembagaan, DPRD Sumbar menyatakan siap melakukan pergeseran anggaran guna mempercepat proses pemulihan.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait percepatan pemulihan wilayah pascabencana hidrometeorologi, Senin malam (5/1/2026), di Istana Gubernur Sumatera Barat.
Menurut Muhidi, pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas penanganan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Baik pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap, kata dia, harus direncanakan secara matang, termasuk pemilihan lokasi yang aman dan berada di luar zona rawan bencana.
Dia menegaskan, penentuan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pembangunan hunian, menurutnya, tidak boleh justru menyulitkan warga untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Selain aspek hunian, Muhidi juga menekankan pentingnya upaya stimulasi ekonomi bagi masyarakat terdampak, terutama menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri. Pada masa pemulihan, masyarakat dapat dirangkul untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pekerjaan dengan sistem upah agar roda perekonomian keluarga tetap berjalan.
“Secara keseluruhan, DPRD Sumbar mendukung langkah pemerintah daerah dalam proses pemulihan. Mulai dari pendataan hingga perencanaan, DPRD siap mendukung melalui pergeseran anggaran serta melakukan pengawasan,” ujar Muhidi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
