Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, yang dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.
Kegiatan entry meeting ini dipimpin Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.
Muhidi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas perannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu.
Menurut dia, pemeriksaan oleh BPK menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
