Komisi IV DPRD Bengkulu akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR untuk memastikan program hibah ini berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.
Salah satu poin yang masih dikaji adalah apakah program hibah tersebut memerlukan dana pendamping dari BPBD Provinsi Bengkulu.
“Kami akan mengonfirmasi lebih lanjut apakah pendanaan proyek infrastruktur ini membutuhkan dana pendamping dari BPBD provinsi,” kata Usin
DPRD Bengkulu berharap dapat mengadopsi strategi yang diterapkan di Sumatera Barat guna memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di Bengkulu. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
