BUKITTINGGI (SumbarFokus)
“APBD berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi, yang digunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah dan untuk kepentingan masyarakat serta tidak menentunya perekonomian global, regional, dan nasional. Maka, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi fiskal Negara dan daerah semakin sulit,” demikian ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman, ketika membuka acara Bimbingan Teknis Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, di Bukittinggi, Kamis (7/11/2024).
Wakil Ketua DPRD Sumbar juga katakan trend pendapatan dan belanja daerah cenderung mengalami penurunan sedangkan kebutuhan dan tantangan daerah semakin meningkat.
“Dengan kondisi ini, maka mau tidak mau pemerintah daerah tentu harus mengefektifkan penggunaan APBD tepat pada sasarannya, agar alokasi anggaran yang semakin terbatas dapat memenuhi kebutuhan daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta untuk mensejahterakan masyarakatnya,” sebut Evi Yandri.
Evi Yandri juga tegaskan pada tahun 2025 ada tiga agenda strategis yang harus diakomodir dalam kondisi APBD yang semakin terbatas tersebut pertama pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pencapaian visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2021-2025 yang akan berakhir dalam waktu dekat.
“Kedua, kebutuhan anggaran untuk kepala daerah terpilih pasca Pilkada Serentak, di mana harus ada ruang transisi dalam APBD nanti untuk mengakomodir visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih,” katanya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
