PADANG (SumbarFokus)
DPRD Kota Padang melalui panitia khusus (pansus) menggelar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 selama dua hari, 30–31 Maret 2026.
Pembahasan dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, Kesbangpol, Satpol PP, jajaran Sekretariat Daerah, hingga para camat se-Kota Padang.
Ketua Pansus I Usmardi Thareb menegaskan, evaluasi LKPJ tidak hanya menitikberatkan pada serapan anggaran, tetapi juga pada dampak nyata program bagi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut, program yang dijalankan harus memberikan manfaat langsung, bukan sekadar memenuhi target administratif. Jika ditemukan kekurangan, DPRD akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya.
Secara umum, capaian kinerja sejumlah OPD berada di atas 90 persen. Namun, DPRD tetap mencatat adanya kegiatan yang belum optimal dari sisi manfaat.
Ketua Pansus II Rahcmad Wijaya menyoroti kinerja Perumda Air Minum Kota Padang yang dinilai cukup baik, meski cakupan layanan air bersih masih di bawah 52 persen.
Dia mendorong peningkatan jumlah pelanggan secara bertahap guna memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.
Selain itu, aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian, mengingat kondisi geografis Kota Padang yang rawan bencana.
Di sektor transportasi, DPRD memberikan catatan terhadap layanan Program Smart Mobility (PSM), terutama terkait kebutuhan penambahan halte dan peningkatan kenyamanan pengguna Trans Padang.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
