Evaluasi LKPJ 2025, DPRD Padang Soroti Dampak Program dan Layanan Publik

DPRD Kota Padang melalui panitia khusus (pansus) menggelar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 selama dua hari, 30–31 Maret 2026. (Foto: ARMAN/SumbarFokus.com)

Ketua Pansus III Helmi Moesim menyampaikan, realisasi fisik program pembangunan selama 2025 tergolong tinggi dengan capaian rata-rata di atas 90 persen.

Namun, dia mengungkapkan masih terdapat kendala akibat faktor bencana yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan di akhir tahun.

Dia menjelaskan, sejumlah proyek telah selesai secara fisik, tetapi proses pembayaran masih menunggu verifikasi dari pihak terkait.

Bacaan Lainnya
ADVERTISEMENT Iklan Bank Indonesia SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Pansus IV Iskandar menambahkan, sebagian besar program telah berjalan baik, meski ada beberapa yang tidak terlaksana akibat kondisi force majeure.

Dia menyebut, hasil pembahasan masih dalam tahap perumusan sebelum ditetapkan sebagai rekomendasi resmi DPRD.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan, evaluasi LKPJ harus menjadi pijakan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dia meminta seluruh OPD lebih inovatif dan optimal dalam merealisasikan program prioritas, terutama yang belum tercapai pada 2025.

Dia juga menyoroti kendala teknis seperti keterlambatan pekerjaan oleh rekanan serta hambatan distribusi akibat bencana yang harus menjadi bahan evaluasi ke depan.

Melalui pembahasan ini, DPRD berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan efektivitas anggaran, kualitas pembangunan, serta pelayanan publik bagi masyarakat Kota Padang. (000/par)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait