Gubernur juga mengajak para perantau Minang agar turut berperan dalam pembangunan kampung halaman. Menurutnya, ikatan emosional perantau terhadap daerah asal harus dapat dimanfaatkan melalui kolaborasi dengan pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk memperkuat basis ekonomi daerah.
Selain itu, Mahyeldi menyoroti persoalan pengelolaan lahan kelapa sawit di Sumatera Barat. Saat ini terdapat sekitar 11 ribu hektare lahan yang dikelola pengusaha tanpa izin. Pemerintah Provinsi Sumbar tengah berupaya melibatkan PT Agrinas Palma Nusantara dalam pengelolaan lahan tersebut untuk peningkatan produksi dan rehabilitasi lahan.
“Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak kelapa sawit dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Sumatera Barat,” sebut Mahyeldi.
Sementara itu, Ketua TJSL BU Sumbar Gusti Chandra menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah kolaborasi strategis antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Ia menegaskan, TJSL BU bertekad menghadirkan program yang terarah dan berdampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat.
“Forum TJSL BU harus menjadi sarana menyatukan persepsi dan komitmen dunia usaha untuk berkontribusi secara nyata dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Gusti.
Melalui forum ini, pemerintah berharap sinergi antara sektor publik dan swasta dapat menghasilkan inovasi dan solusi yang memberi manfaat ekonomi sekaligus sosial, demi terwujudnya Sumatera Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (000/adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
