Fungsi Kelembagaan OJK Diperkuat dalam UU P2SK, Kedudukan Jadi Sama dengan Lembaga Negara Lain

Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 Kantor OJK Sumbar Mendi Rahmadi memberi pemaparan, saat Media Gathering, di Harau Sky, Lima Puluh Kota, Sumbar. (Foto: YEYEN/SumbarFokus.com)

LIMA PULUH KOTA (SumbarFokus)

Lahirnya Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yaitu UU nomor 4 tahun 2023, membuat banyak sektor keuangan yang diperbaharui dan disempurnakan. Terkait kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU ini memperkuat fungsi kelembagaan, dengan kedudukan OJK yang menjadi setara dengan lembaga Negara lainnya di Tanah Air.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut dikemukakan oleh Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Mendi Rahmadi, baru-baru ini, dalam kesempatan Media Gathering, di ruang pertemuan Harau Sky, Limah Puluh Kota, Sumbar. Kepada puluhan wartawan yang hadir dalam kegiatan tersebut, Mendi memaparkan perihal fungsi dan kewenangan OJK yang makin kuat dengan lahirnya UU di atas.

“Skrg OJK pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam hal tindak pidana di sektor keuangan,” sebut Mendi.

Dijelaskan, selain penyidikan, OJK tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebelumnya, yaitu pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan. Dengan demikian, ada empat fungsi, tugas, dan wewenang dasar OJK sebagai sebuah lembaga Negara yang independen.

Ditambahkan, fungsi OJK yang dijelaskan pada Pasal 5 dalam Pasal 8 angka 3 UU P2SK ada tiga garis besar, antara lain menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya, dan memberi perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

“Dengan UU ini, Dewan Komisioner OJK ditambah dua orang, sehingga sekarang menjadi sebelas,” ujar Mendi lagi.

Mendi kemudian juga menjelaskan sejumlah paparan lainnya, seperti perluasan mandat OJK dengan lahirnya UU ini, arah pengaturan terkait perbankan dan perbankan syariah pada UU ini, perbedaan antara UU no. 10 tahun 1997 dengan UU P2SK Perbankan, hingga keberadaan Satgas PASTI, yang merupakan wadah koordinasi 16 Kementerian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

“Selain di Jakarta, juga terdapat 45 Tim Kerja Satgas PASTI di Daerah,” imbuhnya.

De depan, ditambahkan, OJK juga akan melakukan konsolidasi dan pengembangan terkait perbankan dan perbankan syariah.

Selain pemaparan dari OJK, dalam kesempatan kumpul bersama rekan media kali itu juga diisi dengan peningkatan wawasan dari Bank Nagari Syariah dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dari Bank Nagari Syariah, disampaikan pemaparan mengenai Pelaksanaan Program Ekosistem Keuangan Inklusif di Nagari Taram, dan dari PNM, diuraikan paparan mengenai Pengenalan Bisnis dan Produk, oleh Pemimpin PNL Wilayah Sumbar Yulia Vitria Yohannes.

Kegiatan gathering sendiri berlangsung selama dua hari, 8-9 Desember 2023, dengan kegiatan di hari kedua berupa rekreasi petulangan off road di Kapalo Banda Taram, Lima Puluh Kota. (003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait