SOLOK (SumbarFokus)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026 di Ruang Rapat Bukik Cambai Bapelitbang, Rabu (12/2/2025). Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Solok Medison, Asisten III Editiawarman, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Mukhlis, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Riko Fernanda, Ketua Forum Anak, Ketua Forwana Kabupaten Solok Zofra Wandi, serta berbagai pemangku kepentingan.
Sekda Medison menekankan bahwa RKPD 2026 harus lebih rinci dan terstruktur agar sesuai dengan kebijakan nasional dan kondisi keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan mengalami pemotongan sekitar Rp77 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Pengurangan anggaran ini akan berdampak pada sektor perjalanan dinas, konsumsi rapat, bahan bakar minyak, lembur, dan alat tulis kantor. Namun, layanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak akan terkena pemangkasan,” ujar Medison.
Ia juga menegaskan bahwa RKPD 2026 akan difokuskan pada pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah akan menerapkan prinsip money follow program, di mana anggaran hanya akan dialokasikan untuk program prioritas yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis Solok dapat mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang,” tutup Medison.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
