PADANG (SumbarFokus)
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Wahyu Hidayat melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Padang terkait krisis air bersih yang dinilai tak kunjung teratasi. Dia menyebut Wali Kota Padang Fadly Amran beserta jajarannya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas buruknya pelayanan air bersih yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menurut dia, krisis air bersih bukan semata persoalan teknis atau faktor bencana alam, melainkan cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan dan lambannya kinerja birokrasi di lingkungan Pemko Padang.
“Masalah ini tidak akan berlarut-larut jika Pemko Padang benar-benar bekerja. Pemerintah pusat sudah membuka ruang bantuan sangat besar, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal,” kata Wahyu, Selasa (27/1/2026) malam.
Wahyu mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan solusi melalui program pembangunan ratusan sumur bor bagi masyarakat terdampak. Namun, peluang tersebut dinilai terhambat karena Pemko Padang belum menyiapkan data yang dibutuhkan.
“Seperti yang ditawarkan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,” tegasnya.
Dia menilai hambatan utama bukan pada anggaran, melainkan pada manajemen dan keseriusan jajaran pemerintah kota dalam menangani kebutuhan dasar warga.
Wahyu juga menyoroti gaya kepemimpinan wali kota yang dinilai lebih banyak berfokus pada pencitraan dibanding penyelesaian masalah pelayanan publik.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
