“Indonesia itu heterogen. Kalau semuanya dipaksa sama, di situlah awal dari sebuah persoalan. Pendekatan berbasis nagari justru menjadi kekuatan kita dalam menjaga kelestarian alam,” ujarnya.
Mahyeldi mengapresiasi WWF Indonesia yang telah menginisiasi seminar tersebut sebagai ruang dialog lintas perspektif antara pemerintah, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat. Dia berharap forum tersebut melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di tingkat nagari.
“Jangan berhenti pada diskusi dan dokumen. Kita butuh langkah nyata yang bisa dirasakan masyarakat serta menjaga keberlanjutan hutan, sungai, dan lanskap Sumatera Barat,” katanya.
Dia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memperkuat sinergi dengan masyarakat nagari, pemangku adat, akademisi, dan mitra pembangunan dalam menjaga kawasan hutan, daerah aliran sungai, serta wilayah lindung secara berkelanjutan.
“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab lintas generasi. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan kualitas hidup anak cucu kita di masa depan,” katanya.
Sementara itu Chief Conservation Officer Yayasan WWF Indonesia Dewi Lestari Yani Riski menyampaikan, hutan nagari bukan hanya ruang ekologis, tetapi juga ruang sosial, budaya, dan ekonomi yang menopang identitas serta kesejahteraan masyarakat. Dia menekankan pentingnya menjembatani sistem adat dengan kebijakan kehutanan modern agar tata kelola lingkungan menjadi lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.
Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, tokoh adat, dan perwakilan nagari serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal di Sumatera Barat. (000/adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
