YOGYAKARTA (SumbarFokus)
Tantangan demokrasi di Indonesia didominasi oleh politik transaksional dan maraknya penyebaran informasi hoaks. Padahal, kualitas kepemimpinan ditentukan oleh proses pemilihan pemimpin. Pemilih perlu lebih cermat dalam melihat rekam jejak dan pengkaderan calon pemimpin.
Penyataan tersebut disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad, dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Penguatan Kontribusi dalam Pembangunan Demokrasi Pasca-Tri Dharma Perguruan Tinggi” di Aula Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi D.I. Yogyakarta, Selasa (28/2/2023) pagi.
“Perguruan tinggi sering gamang terlibat dalam wilayah politik, khawatir dianggap partisan dan tidak independen. Padahal kampus adalah kawah candradimuka mempersiapkan pemimpin bangsa. Padahal, peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka mengcounter tantangan demokrasi hari ini,” ujar Senator asal Yogyakarta tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, peran perguruan tinggi dapat dimaksimalkan pada sisi kontrol sosial. Peran pertama sebagai pengawas dan pemantau pemilu. Perguruan tinggi berfungsi sebagai penjaga etika dan sistem nilai yang sangat dibutuhkan agar proses demokrasi tidak tercederai.
Peran kedua sebagai fasilitator. Perguruan tinggi, menurut Gus Hilmy, jangan apatis dan anti-politik. Momentum 2024 dapat dimanfaatkan kampus untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam berbagai bentuk kecurangan, memilih calon yang berkualitas, memberi pemahaman soal-soal kelembagaan yang akan dihasilkan oleh pemilu, baik melalui seminar, maupun kampanye.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
