Peran ketiga sebagai advokasi. Kampus harus menjadi pembela hak-hak rakyat ketika terjadi proses pelanggaran hak-hak masyarakat. Kampus bisa membuka posko pengaduan pemilu.
Dan peran keempat sebagai edukator. Dengan tingkat pendidikan masyarakat kita yang belum sepenuhnya melek politik, pendidikan politik bagi masyarakat sebenarnya bisa diambil oleh kampus, yaitu dengan mendorong partisipasi pemilih pemula, di samping meningkatkan partisipasi politik.
“Peran sosial ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, tetapi juga siapa saja yang pernah terlibat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma ini semestinya tidak lepas dari seorang mahasiswa ketika ia lulus, tetapi justru semakin kuat dengan menjadikan Tri Dharma sebagai pijakan dalam berkarya secara nyata di masyarakat,” kata pria yang juga sebagai Katib Syuriah Pengurus Besar Nadlatul Ulama tersebut.
Acara yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta tersebut, juga menghadirkan Rektor UPNV Yogyakarta Prof. M. Irhas Effendi dan Ketua Umum Ikatan Alumni (IA) UPNV Yogayakarta Zahrul Azhar A. Peserta yang hadir merupakan alumni UPNV Yogyakarta lintas jurusan dan angkatan.
Ketua Umum IA UPNV Yogyakarta menyatakan bahwa alumni perguruan tinggi memiliki kasta tertinggi dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
“Sebagai pemilik kasta tertinggi, para alumni perguruan tinggi semestinya menjadi subjek dalam demokrasi kita. Di antara jalannya adalah terlibat dalam politik. Tetapi perlu ditekankan bahwa politik ini sebagai alat, sebagai wasilah, sementara tujuannya adalah kemanusiaan,” ujar pria yang juga Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang tersebut.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
