BUKITTINGGI (SumbarFokus)
Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar Almudazir menyebut miris, sehubungan dengan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI Sumbar) yang menunjukkan ternyata dari seribu lebih badan publik pengguna anggaran negara di Sumbar, hanya 29 yang dinyatakan Informatif dalam keterbukaan informasi publik.
“Sebagian di antaranya, peraih predikat informatif, badan publiknya itu ke itu saja dari tahun ke tahun, tak banyak penambahan,” sebut Ang, panggilan akrab Almudazir, baru-baru ini.
Predikat Informatif itu ditetapkan dalam momen Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievment Motivation Person (AMP) tahun 2024, yang dilaksanakan KI Sumbar di Balai Sidang Bung Hatta, Rabu, (18/12/2024) malam.
“Perlu dorongan yang lebih kuat dari Kepala Daerah, apakah itu Gubernur atau Bupati dan Walikota agar semua badan publik di wilayahnya untuk ikut monev Komisi Informasi, sehingga jelas dan terukur kinerja pelayanan publiknya,” tambah Ang.
Selain itu, lanjut Almudazir, badan publik yang ikut monev perlu diapresiasi oleh pemerintah (kepala daerah dan DPRD) dengan reward, yaitu bagi yang meraih predikat Informatif.
Sementara, bagi badan publik yang tidak ikuti Monev, menurut Ang, hendaknya diberi punishment, sebagai dorongan.
“Dalam sejarah anugerah KIP Sumbar, yang telah ke-9 kali, baru satu kali adanya reward bagi peraih predikat Informatif, yaitu pada 2019 lalu. Keterbukaan Informasi Publik harus terus kita masifkan. Selain sebagai cara ampuh mencegah korupsi, juga dalam upaya membangkitkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Karena itu, penguatan lembaga KI juga harus dilakukan, salah satunya di sisi penganggaran. Kalau tidak, kasihan kita. Komisioner KI pontang panting mempersiapkan monev dengan anggaran yang terbatas. Ini harus jadi perhatian kita,” tegas Ang lagi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
