Polstra juga mengajukan pertanyaan seberapa berhasil pemerintah membangun infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Sebanyak 48,8 persen responden menjawab tidak berhasil, 40,8 persen responden menjawab berhasil, 4,8 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 1,3 persen responden menjawab sangat berhasil, dan 4,3 persen responden tidak tahu dan tidak menjawab. Sebagaimana diketahui, banyak pembangunan infrastruktur yang mangkrak pada pemerintah Mahyeldi sebagai gubernur, seperti pembangunan gedung kebudayaan Sumbar, pembangunan jalan Pantai Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau, pembangunan jalur dua Pantai Padang yang tersisa satu jalur sepanjang 1 kilo meter, pembangunan stadion utama Sumbar di Lubuk Alung Padang Pariaman, lambannya penyelesaian jalan tol Padang-Pekanbaru, dan banyaknya jalan provinsi yang rusak.
Terakhir, ada pertanyaan seberapa berhasil pemerintah memberantas korupsi. Sebanyak 49,1 persen responden menjawab tidak berhasil, 31,3 persen responden menjawab berhasil, 3,7 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 1,1 persen responden menjawab sangat berhasil, dan 14,9 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar tengah disidang di pengadilan. Kejaksaan Tinggi Sumbar menghitung kerugian negara sebanyak Rp5,5 miliar dalam kasus tersebut.
Nama Mahyeldi juga disebut dalam kasus surat permintaan sumbangan bertanda tangan tangan Gubernur Sumbar. Waktu itu Polresta Padang menyatakan bahwa tanda tangan gubernur dalam surat tersebut ternyata asli. Guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Elwi Danil, menilai kasus surat permintaan sumbangan itu termasuk korupsi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
