“Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang menyampaikan langsung usulan ini kepada kami. Kami tindak lanjuti ke Kementerian PUPR dan langsung dikabulkan. Ini bentuk kerja nyata antara pusat dan daerah,” ujar Zigo.
Menurutnya, dari 35 provinsi, hanya 10 daerah yang mendapatkan program ini. Untuk Provinsi Sumatera Barat hanya dua daerah yang menerima, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.
“Kita baru bisa tangani 15 hektare dari total 30 hektare. Kalau tahap ini sukses, kami akan perjuangkan lagi sisanya. Mari kita jaga prosesnya, agar dukungan berlanjut,” tegasnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera III Yenni Sofyan Mora menjelaskan ruang lingkup pekerjaan akan dimulai pertengahan September 2025 dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan.
“Anggaran Rp9,9 miliar ini akan digunakan untuk membangun drainase, jalan lingkungan, TPS3R, 52 unit sanitasi, 12 unit perbaikan rumah, serta ruang terbuka hijau, penerangan jalan, dan gapura kawasan,” sebut Yenni.
Ia menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari program nasional 3 juta rumah, dengan prioritas di kawasan pesisir, perkotaan, dan pedesaan. Untuk itu, pihaknya berharap kolaborasi erat antara Pemko Padang dan masyarakat.
“Kami butuh dukungan penuh warga agar pengerjaan berjalan lancar. Jika berhasil, kawasan kumuh bisa ditekan hingga nol,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Iqra Chissa, Asisten II Setda Padang Didi Aryadi, Kadis Perkim Raf Indria, Kadis PUPR Tri Hadiyanto, Kabag Pemerintahan Eka Putra Buhari, Sekcam Koto Tangah, Lurah Pasia Nan Tigo, unsur LPM, serta tokoh masyarakat lainnya. (000/ril)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
