Keterbukaan informasi juga menjadi ciri khas dalam gaya kepemimpinan Nabi. Beliau selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan penting. Dalam Perang Badar dan Perang Uhud, Nabi tidak bertindak sendiri, melainkan mengundang para sahabat untuk berdiskusi dan memberikan pandangan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip musyawarah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an Surat Asy-Syura ayat 38, yang menyatakan bahwa kaum Muslimin menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah. Ini adalah bentuk partisipasi publik yang menjadi dasar dari pemerintahan yang terbuka dan inklusif.
Dalam aspek administrasi pemerintahan, keterbukaan Nabi Muhammad tampak jelas dalam pengelolaan zakat dan baitul mal. Dalam kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, dijelaskan bahwa pencatatan zakat dilakukan secara sistematis dan transparan. Proses distribusi dana pun diawasi agar tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat yang berhak. Sistem ini menjadi dasar dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan pengelolaan yang terbuka, masyarakat tahu ke mana harta umat dikelola, dan kepercayaan terhadap pemerintahan pun meningkat. Pengawasan publik menjadi mekanisme penting yang dihidupkan sejak masa Rasulullah.
Hadis-hadis Nabi juga menekankan kewajiban menyampaikan informasi dan ilmu. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi bersabda bahwa barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan dikekang dengan kekang api neraka di hari kiamat. Ini menegaskan bahwa dalam Islam, menyampaikan informasi yang benar bukan hanya pilihan, tetapi kewajiban. Dalam konteks kepemimpinan, Nabi juga bersabda bahwa pemimpin yang menipu rakyatnya akan diharamkan surga baginya. Artinya, ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi bukan hanya bentuk pengkhianatan publik, tetapi juga pelanggaran besar secara spiritual.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
