Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, maka harus ada lima langkah prioritas, yakni pengembangan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan Peraturan Desa.
“Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes tentu berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud,” tutur LaNyalla.
Di sisi lain, dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan, LaNyalla menegaskan bahwa bangsa ini harus kembali kepada mazhab ekonomi kesejahteraan, sebagaimana telah dirumuskan para pendiri bangsa yang dituangkan dalam UUD 1945 naskah asli. Menurut LaNyalla, hal itu merupakan sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
“Sebuah rumusan sistem yang belum pernah secara murni diterapkan di era Orde Lama dan Orde Baru. Bahkan sudah dihapus total dari dalam Konstitusi Negara, pada saat bangsa ini melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 1999 hingga 2002 silam,” jelas LaNyalla.
Hadir pada kesempatan itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Mojokerto Agus Suprayitno, Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Mojokerto, Camat se-Kabupaten Mojokerto dan sejumlah tamu undangan lainnya. (000/DPD)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
