PADANG (SumbarFokus)
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan pentingnya percepatan penyusunan dokumen perencanaan pemulihan pascabencana agar bantuan dari pemerintah pusat dapat segera dicairkan. Dia menyebut bahwa tanpa dokumen yang lengkap dan terukur, proses pemulihan akan berjalan lambat.
“Kita harus segera menyiapkan semua dokumen perencanaan pemulihan. Pemerintah pusat membutuhkan data kerusakan yang lengkap sebelum bantuan disalurkan. Kalau daerah lambat menyiapkan itu, proses pemulihan juga akan ikut terlambat,” ujar Muhidi, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, kebutuhan pemulihan di Sumbar mencapai triliunan rupiah, mencakup perbaikan rumah warga, jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Dia menegaskan bahwa APBD tidak mungkin mampu menutup seluruh kebutuhan tersebut.
“Kerusakan sangat luas. Untuk rumah dan infrastruktur fisik saja sudah membutuhkan anggaran besar. Maka, kolaborasi pusat dan daerah mutlak, diawali dari kesiapan perencanaan di tingkat daerah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa pendataan kerusakan di 16 kabupaten/kota hampir rampung, dengan estimasi kerugian sementara sebesar Rp1 triliun. Dia memastikan pemerintah daerah mempercepat penyusunan dokumen pemulihan agar segera diusulkan ke kementerian terkait.
“Setiap hari data diverifikasi. Kami memastikan semua kebutuhan masyarakat—terutama perbaikan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital—masuk ke dalam dokumen pemulihan. Ini menjadi dasar pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan,” ujar Mahyeldi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
