PADANG (SumbarFokus)
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mendorong pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk menghitung kebutuhan pascabencana secara cermat dan matang agar selaras dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.
Hal itu disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan sekaligus menyerahkan bantuan seragam batik secara simbolis di SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026).
Muhidi menegaskan, Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Data sangat penting sebagai bahan kebijakan, termasuk untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang dibutuhkan,” kata Muhidi.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga mendorong pihak SMA Negeri 9 Padang segera menghitung dan melaporkan kerusakan peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025.
“Kerusakan yang terjadi segera dilaporkan sebagai bahan kebijakan untuk menyusun langkah penanganan dan menentukan anggaran yang dibutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhidi menjelaskan bahwa pada 8–9 Januari 2026, daerah terdampak bencana akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tahap ini dinilai krusial karena menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menurutnya, ketepatan data serta perencanaan yang matang menjadi kunci agar proses pemulihan pascabencana berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
