PAINAN (SumbarFokus)
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah terus mengoptimalkan potensi yang ada
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurang maksimalnya pendapatan akan mempengaruhi percepatan pembangunan.
“Peluang PAD dari budidaya ikan laut dan payau itu besar, namun belum tergarap maksimal, jadi perlu dicarikan solusinya kedepan untuk mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak tersisa sia kan,” katanya saat kunjungan kerja meninjau meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, Senin (23/12/2024).
Dia menyebut kunjungan kerja meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, untuk menghimpun informasi apa saja yang mejadi kendala untuk optimalisasi kinerja, baik dalam manajemen SDM, pemberdayaan masyarakat hingga kebutuhan untuk pengembangan kedepan.
Tentunya sesuai dengan prinsip untuk mensejahterakan masyarakat.
Diungkapkan Muhidi, kondisi PAD Sumbar sekarang sangat terbatas, apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Opsen Pajak. 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor langsung ke daerah.
“Jadi pada tahun 2025, terjadi penurunan PAD Sumbar sebesar Rp1,3 triliun.
Semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan menjadi andalan untuk menambah pendapatan, ” katanya.
Dia menyebut untuk memaksimalkan program-program kerja UPTD BPBALP Sungai Nipah, ada pilihan untuk bekerjasama dengan pengusaha jika alokasi APBD kurang dengan konsep yang jelas.PAD bertambah masyarakat akan maju dan pegawai memiliki kesejahteraan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
